ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN DAN ISSUE PERUMAHSAKAITAN

  1. 1.      Pengertian Kebijakan secara umum

Istilah kebijakan dalam bahasa Inggris policy yang dibedakan dari kata wisdom yang berarti kebijaksanaan atau kearifan. Kebijakan merupakan pernyataan umum perilaku daripada organisasi. Menurut pendapat Alfonsus Sirait dalam bukunya Manajemen mendefinisikan kebijakan, sebagai berikut: “Kebijakan merupakan garis pedoman untuk pengambilan keputusan” (Sirait, 1991:115). Kebijakan merupakan sesuatu yang bermanfaat dan juga merupakan penyederhanaan system yang dapat membantu dan mengurangi masalah-masalah dan serangkaian tindakan untuk memecahkan masalah tertentu, oleh sebab itu suatu kebijakan dianggap sangat penting.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak . Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

  1. 2.      Pengertian Kebijakan menurut beberapa ahli
    1. Edward III dan Sharkansky

“What government say and do, or not to do, it is the goals or purpose of government programs. (apa yang dikatakan dan dilakukan, atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah)” (Dalam Widodo, 2001:190).

  1. Miriam Budiarjo

Miriam Budiarjo mengemukakan pengertian kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu (Budiardjo, 2000:56).mengemukakan pengertian kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu (Budiardjo, 2000:56).

  1. Harold Laswell

kebijakan adalah: “Tugas intelektual pembuatan keputusan meliputi penjelasan tujuan, penguraian kecenderungan, penganalisaan keadaan, proyeksi pengembangan masa depan dan penelitian, penilaian dan penelitian, serta penilaian dan pemilihan kemungkinan” (Dalam Syafie, 1992:35).

  1. Michael Hill, 1993: 8):

The concept of policy has a particular status in the rational model as the relatively durable element against which other premises and actions are supposed to be tested for consistency. The concept of policy has a particular status in the rational model as the relatively durable element against which other premises and actions are supposed to be tested for consistency

Konsep kebijakan memiliki status tertentu dalam model rasional sebagai elemen yang relatif tahan lama terhadap mana tempat lainnya dan tindakan yang seharusnya diuji untuk konsistensi. Konsep kebijakan memiliki status tertentu dalam model rasional sebagai elemen yang relatif tahan lama terhadap mana tempat lainnya dan tindakan yang seharusnya diuji untuk konsistensi

  1. Ndraha 2003: 492-499)

bahwa kata kebijakan berasal dari terjemahan kata policy, yang mempunyai arti sebagai pilihan terbaik dalam batas-batas kompetensi actor dan lembaga yang bersangkutan dan secara formal mengikat.

  1. 3.      Pengertian Publik Secara Umum

Publik adalah mengenai orang atau masyarakat, dimiliki masyarakat, serta berhubungan dengan, atau memengaruhi suatu bangsa, negara, atau komunitas. Publik biasanya dilawankan dengan swasta atau pribadi, seperti pada perusahaan publik, atau suatu jalan. Publik juga kadang didefinisikan sebagai masyarakat suatu bangsa yang tidak berafiliasi dengan pemerintahan bangsa tersebut. Dalam bahasa Indonesia, penggunaan kata “publik” sering diganti dengan “umum”, misalnya perusahaan umum dan perusahaan publik.

  1. 4.      Pengertian kebijakan Publik  Secara umum dan menurut para ahli

Secara umum, kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah.

  1. David Easton, sebagaimana yang dikutip oleh Muchsin dan Fadillah Putra dalam buku Hukum dan Kebijakan Publik, mendefinisikan kebijakan publik adalah sebuah proses pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh masyarakat yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti pemerintah (Dalam Muchsin dan Fadillah, 2002:23).
  2. Wiliiam N. Dunn menyebut istilah kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik, pengertiannya sebagai berikut:

“Kebijakan Publik (Public Policy) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah” (Dunn, 2003:132).

  1. Thomas R. Dye penulis buku “Understanding Public Policy, yang dikutip oleh Riant Nugroho D (Riant, 2004:3) Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil.
  2. Said Zainal Abidin, alumni University of Pittsburgh, Pennsylvania, US, (Said Zainal Abidin,2004: 23) kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus di bawahnya.

Dari beberapa definisi kebijakan publik di atas, dapat dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan: (1) keputusan atau aksi bersama yang dibuat oleh pemilik wewenang (pemerintah); (2) berorientasi pada kepentingan publik dengan dipertimbangkan secara matang terlebih dahulu baik buruknya dampak yang ditimbulkan; (3) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu; (4) dari hasil diskusi kelas saya menghasilkan “kebijakan publik adalah aksi pemerintah dalam mengatasi masalah dengan memperhatikan untuk siapa, untuk apa, kapan, dan bagaimana

  1. 5.      Pengertian private goods dan Public goods
  2.  Private goods (barang private) adalah banrang yang memiliki sifat rival consumption dan eksklusif, artinya barang tersebut tidak dapat dinikmati secara bersama tanpa meniadakan manfaat dan untuk mengkonsumsi barang tersebut diperlukan syarat, seperti harus membayar.

Contohnya : handphone, mobil pribadi, rumah pribadi,

  1. Public goods (barang publik) pada prinsipnya merupakan barang yang memiliki sifat no rival consumption dan non eksklusif. No rival consumption artinya barang tersebut dapat dikonsumsi bersamaan pada waktu yang sama, tanpa saling meniadakan manfaat. Dalam arti lain masyarakat tidak mempunyai pilihan terhadap barang tersebut dan semua orang bebas untuk menggunakannya bahkan ada yang wajib untuk digunakan masyarakat. Misalkan, Alun-alun Kota Bandung yang dapat dinikmati puluhan orang sekaligus pada waktu yang sama dan tidak ada yang dirugikan antara masing-masing orang. Sedangkan, non eksklusif adalah jika seseorang tidak perlu membayar untuk menikmati manfaat barang publik. Seperti udara, semua orang bebas untuk menggunakannya. Begitupun jalan provinsi, semua orang bebas untuk menggunakan jalan provinsi tanpa harus membayar.
  1. Pengertian eksternalitas dan dampak eksternalitas dari segi posotif dan negatif
  2. Eksternalitas

Keterkaitan suatu kegiatan dengan kegiatan lain yang tidak melalui mekanisme pasar adalah apa yang disebut dengan eksternalitas. Secara umum dapat dikatakan bahwa eksternalitas adalah suatu efek samping dari suatu tindakan pihak tertentu terhadap pihak lain, baik dampak yang menguntungkan maupun yang merugikan.

Dalam literatur asing, efek samping mempunyai istilah seperti : external effects,externalitiesneighboorhood effectsside effectsspillover effects (Mishan, 1990).  Efek samping dari suatu kegiatan atau transaksi ekonomi bisa positif (positive external effects,external economic) maupun negatif (negative external effectsexternal diseconomic).  Dalam kenyataannya, baik dampak negatif maupun efek positif bisa terjadi bisa terjadi secara bersamaan dan simultan

Ketika outcome dari suatu pasar lebih mempengaruhi pihak lain daripada pembeli dan penjual yang ada dalam pasar, side-effects yang ditimbulkan disebut eksternalitas. Eksternalitas menyebabkan pasar menjadi tidak efisien, dan selanjutnya gagal untuk memaksimumkan total surplusnya.  Munculnya eksternalitas ketika seseorang terlibat dalam suatu aktivitas yang mempengaruhi kesejahteraan, meskipun tidak secara langsung dan belum membayar maupun belum menerima kompensasi atas dampak tersebut. Ketika pengaruhnya terhadap lingkungan kurang baik, eksternalitas disebut sebagai eksternalitas negatif.  Ketika pengaruhnnya pada lingkungan mendatangkan manfaat, eksternalitas disebut sebagai eksternalitas positif.

  1. Dampak Eksternalitas dari segi positif dan negative

Dampak yang menguntungkan misalnya seseorang yang membangun sesuatu pemandangan yang indah dan bagus pada lokasi tertentu mempunyai dampak positif bagi orang sekitar yang melewati lokasi tersebut.  Sedangkan dampak negatif misalnya polusi udara, air dan suara.  Ada juga ekternalitas yang dikenal sebagai eksternalitas yang berkaitan dengan uang (pecuniary externalities) yang muncul ketika dampak eksternalitas itu disebabkan oleh meningkatnya harga.  Misalnya, suatu perusahaan didirikan pada lokasi tertentu atau kompleks perumahan baru dibangun, maka harga tanah tersebut akan melonjak tinggi.  Meningkatnya harga tanah tersebut menimbulkan dampak external yang negatif terhadap konsumen lain yang ingin membeli tanah disekitar daerah tersebut.

Dalam contoh di atas efek tersebut dalam perubahan harga tanah, dimana kesejahteraan masyarakat berubah tetapi perubahan itu akan kembali ke keadaan keseimbangan karena setiap barang akan menyamakan rasio harga-harga barang dengan marginal rate of substitution (MRS).  Jadi, suatu fakta bahwa tindakan seseorang dapat mempengaruhi orang lain tidaklah berarti adanya kegagalan pasar selama pengaruh tersebut tercermin dalam harga-harga sehingga tidak terjadi ketidak efisienan dalam perekonomian.

Jadi, yang dimaksud dengan eksternalitas hanyalah apabila tindakan seseorang mempunyai dampak terhadap orang lain atau segolongan orang lain  tanpa adanya kompensasi apapun juga sehingga timbul inefisiensi dalam alokasi faktor produksi.

  1. Contoh eksternalitas positif dan eksternalitas negative
    1. Eksternalitas positif
  • Technology spillover
  • Subsidi
  • Immunizations
  • Restored historic buildings
  • Research into new technologies
  1. Eksternlitas negative
  • Pajak
  • Automobile exhaust
  • Cigarette smoking
  • Barking dogs (loud pets)
  • Loud stereos in an apartment building
  1. Tahapan kebijakan menu

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn. adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Policy issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William Dunn (1990), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.

Ada beberapa Kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik (Kimber, 1974; Salesbury 1976; Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986) diantaranya:

  1. telah mencapai titik kritis tertentu à jika diabaikan, akan menjadi ancaman yang serius;
  2. telah mencapai tingkat partikularitas tertentu à berdampak dramatis;
  3. menyangkut emosi tertentu dari sudut kepent. orang banyak (umat manusia) dan mendapat dukungan media massa;
  4. menjangkau dampak yang amat luas ;
  5. mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat ;
  6. menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya)

Karakteristik : Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.

Ilustrasi : Legislator negara dan kosponsornya menyiapkan rancangan undang-undang mengirimkan ke Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan untuk dipelajari dan disetujui. Rancangan berhenti di komite dan tidak terpilih.

Penyusunan agenda kebijakan seyogianya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder.

2. Formulasi kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing slternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan.Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah.Mendukung. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi – cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi.Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

4. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampakDalam hal ini , evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalh-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan

Menurut Hoogerwerf (1988, 66) pada hakekatnya pengertian kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah. James E. Anderson (1978, 33), memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Pada hakekatnya studi tentang policy (kebijakan) mencakup pertanyaan : what, why, who, where dan how. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan. Disamping kesimpulan tentang pengertian kebijakan dimaksud, pada dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan pemerintah atau organisasi serta perilaku negara atau  institusi pada umumnya (Charles O. Jones,1991, 166)

Dari definisi ini, maka kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu kebijakan publik adalah juga kebijakan-kebijakan yang dikembangkan/dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah (James E. Anderson, 1979:3).

Problem Analisys
1. Tahap pengkajian persoalan.
2. Penetapan tujuan dan sasaran kebijakan.
3. Penyusunan model.

 

Solution Analisys
4. Perumusan alternatif kebijakan.

5. Penentuan kriteria pemilihan alternatif kebijakan.

6. Penilaian alternatif kebijakan.

7. Perumusan rekomendasi kebijakan.

By manyundarma

Konsep Perilaku Kesehatan Menurut Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo, 2003

 A. Pengertian Perilaku

Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain : berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar (Notoatmodjo, 2003).

Menurut Skinner, seperti yang dikutip oleh Notoatmodjo (2003), merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespons, maka teori Skinner ini disebut teori “S-O-R” atau Stimulus – Organisme – Respon.

Dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus ini, maka perilaku dapat dibedakan menjadi dua (Notoatmodjo, 2003) :

1. Perilaku tertutup (convert behavior)

Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup (convert). Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut, dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain.

2. Perilaku terbuka (overt behavior)

Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek, yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat oleh orang lain.

 

B. Klasifikasi Perilaku Kesehatan

Perilaku kesehatan menurut Notoatmodjo (2003) adalah suatu respon seseorang (organisme) terhadap stimulus atau objek yang berkaitan dengan sakit atau penyakit, sistim pelayanan kesehatan, makanan, dan minuman, serta lingkungan. Dari batasan ini, perilaku kesehatan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok :

1. Perilaku pemeliharaan kesehatan (health maintanance).

Adalah perilaku atau usaha-usaha seseorang untuk memelihara atau menjaga kesehatan agar tidak sakit dan usaha untuk penyembuhan bilamana sakit.

2. Perilaku pencarian atau penggunaan sistem atau fasilitas kesehatan, atau sering disebut perilaku pencairan pengobatan (health seeking behavior).

Perilaku ini adalah menyangkut upaya atau tindakan seseorang pada saat menderita penyakit dan atau kecelakaan.

3. Perilaku kesehatan lingkungan

Adalah apabila seseorang merespon lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial budaya, dan sebagainya.

 

C. Domain Perilaku

Menurut Bloom, seperti dikutip Notoatmodjo (2003), membagi perilaku itu didalam 3 domain (ranah/kawasan), meskipun kawasan-kawasan tersebut tidak mempunyai batasan yang jelas dan tegas. Pembagian kawasan ini dilakukan untuk kepentingan tujuan pendidikan, yaitu mengembangkan atau meningkatkan ketiga domain perilaku tersebut, yang terdiri dari ranah kognitif (kognitif domain), ranah affektif (affectife domain), dan ranah psikomotor (psicomotor domain).

Dalam perkembangan selanjutnya oleh para ahli pendidikan dan untuk kepentingan pengukuran hasil, ketiga domain itu diukur dari :

1. Pengetahuan (knowlegde)

Pengetahuan adalah hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Tanpa pengetahuan seseorang tidak mempunyai dasar untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan terhadap masalah yang dihadapi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang :

1) Faktor Internal : faktor dari dalam diri sendiri, misalnya intelegensia, minat, kondisi fisik.

2) Faktor Eksternal : faktor dari luar diri, misalnya keluarga, masyarakat, sarana.

3) Faktor pendekatan belajar : faktor upaya belajar, misalnya strategi dan metode dalam pembelajaran.

 

Ada enam tingkatan domain pengetahuan yaitu :

1) Tahu (Know)

Tahu diartikan sebagai mengingat kembali (recall) terhadap suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya.

2) Memahami (Comprehension)

Suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar.

3) Aplikasi

Diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi dan kondisi yang sebenarnya.

4) Analisis

Adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek kedalam komponen-komponen tetapi masih dalam suatu struktur organisasi dan ada kaitannya dengan yang lain.

5) Sintesa

Sintesa menunjukkan suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian dalam suatu bentuk keseluruhan baru.

6) Evaluasi

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melaksanakan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi / objek.

 

2. Sikap (attitude)

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Allport (1954) menjelaskan bahwa sikap mempunyai tiga komponen pokok :

1) Kepercayaan (keyakinan), ide, konsep terhadap suatu objek

2) Kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek

3) Kecenderungan untuk bertindak (tend to behave)

 

Seperti halnya pengetahuan, sikap ini terdiri dari berbagai tingkatan :

1) Menerima (receiving)

Menerima diartikan bahwa orang (subyek) mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan (obyek).

2) Merespon (responding)

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan, dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap.

3) Menghargai (valuing)

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga.

4) Bertanggung jawab (responsible)

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala resiko merupakan sikap yang paling tinggi.

 

3. Praktik atau tindakan (practice)

Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (overt behavior). Untuk mewujudkan sikap menjadi suatu perbuatan yang nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas dan faktor dukungan (support) praktik ini mempunyai beberapa tingkatan :

1) Persepsi (perception)

Mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang akan diambil adalah merupakan praktik tingkat pertama.

2) Respon terpimpin (guide response)

Dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar dan sesuai dengan contoh adalah merupakan indikator praktik tingkat kedua.

3) Mekanisme (mecanism)

Apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis, atau sesuatu itu sudah merupakan kebiasaan, maka ia sudah mancapai praktik tingkat tiga.

4) Adopsi (adoption)

Adaptasi adalah suatu praktik atau tindakan yang sudah berkembang dengan baik. Artinya tindakan itu sudah dimodifikasi tanpa mengurangi kebenaran tindakan tersebut.

Pengukuran perilaku dapat dilakukan secara langsung yakni dengan wawancara terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan beberapa jam, hari atau bulan yang lalu (recall). Pengukuran juga dapat dilakukan secara langsung, yakni dengan mengobservasi tindakan atau kegiatan responden.

 

Menurut penelitian Rogers (1974) seperti dikutip Notoatmodjo (2003), mengungkapkan bahwa sebelum orang mengadopsi perilaku baru didalam diri orang tersebut terjadi proses berurutan yakni :

1) Kesadaran (awareness)

Dimana orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulus (objek)

2) Tertarik (interest)

Dimana orang mulai tertarik pada stimulus

3) Evaluasi (evaluation)

Menimbang-nimbang terhadap baik dan tidaknya stimulus tersebut bagi dirinya. Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi.

4) Mencoba (trial)

Dimana orang telah mulai mencoba perilaku baru.

5) Menerima (Adoption)

Dimana subyek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran dan sikapnya terhadap stimulus.

 

D. Asumsi Determinan Perilaku

Menurut Spranger membagi kepribadian manusia menjadi 6 macam nilai kebudayaan. Kepribadian seseorang ditentukan oleh salah satu nilai budaya yang dominan pada diri orang tersebut. Secara rinci perilaku manusia sebenarnya merupakan refleksi dari berbagai gejala kejiwaan seperti pengetahuan, keinginan, kehendak, minat, motivasi, persepsi, sikap dan sebagainya.

Namun demikian realitasnya sulit dibedakan atau dideteksi gejala kejiwaan tersebut dipengaruhi oleh faktor lain diantaranya adalah pengalaman, keyakinan, sarana/fasilitas, sosial budaya dan sebagainya. Proses terbentuknya perilaku dapat diilustrasikan pada gambar berikut :

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 Determinan terbentuknya perilaku

 

Beberapa teori lain yang telah dicoba untuk mengungkap faktor penentu yang dapat mempengaruhi perilaku khususnya perilaku yang berhubungan dengan kesehatan, antara lain :

1. Teori Lawrence Green (1980)

Green mencoba menganalisis perilaku manusia berangkat dari tingkat kesehatan. Bahwa kesehatan seseorang dipengaruhi oleh 2 faktor pokok, yaitu faktor perilaku (behavior causes) dan faktor diluar perilaku (non behavior causes).

 

Faktor perilaku ditentukan atau dibentuk oleh :

1) Faktor predisposisi (predisposing factor), yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya.

2) Faktor pendukung (enabling factor), yang terwujud dalam lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana kesehatan, misalnya puskesmas, obat-obatan, alat-alat steril dan sebagainya.

3) Faktor pendorong (reinforcing factor) yang terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan atau petugas lain, yang merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat.

 

2. Teori Snehandu B. Kar (1983)

Kar mencoba menganalisis perilaku kesehatan bertitik tolak bahwa perilaku merupakan fungsi dari :

1) Niat seseorang untuk bertindak sehubungan dengan kesehatan atau perawatan kesehatannya (behavior itention).

2) Dukungan sosial dari masyarakat sekitarnya (social support).

3) Adanya atau tidak adanya informasi tentang kesehatan atau fasilitas kesehatan (accesebility of information).

4) Otonomi pribadi orang yang bersangkutan dalam hal mengambil tindakan atau keputusan (personal autonomy).

5) Situasi yang memungkinkan untuk bertindak (action situation).

 

3. Teori WHO (1984)

WHO menganalisis bahwa yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu adalah :

1) Pemikiran dan perasaan (thougts and feeling), yaitu dalam bentuk pengetahuan, persepsi, sikap, kepercayaan dan penilaian seseorang terhadap objek (objek kesehatan).

(1) Pengetahuan diperoleh dari pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain.

(2) Kepercayaan sering atau diperoleh dari orang tua, kakek, atau nenek. Seseorang menerima kepercayaan berdasarkan keyakinan dan tanpa adanya pembuktian terlebih dahulu.

(3) Sikap menggambarkan suka atau tidak suka seseorang terhadap objek. Sikap sering diperoleh dari pengalaman sendiri atau orang lain yang paling dekat. Sikap membuat seseorang mendekati atau menjauhi orang lain atau objek lain. Sikap positif terhadap tindakan-tindakan kesehatan tidak selalu terwujud didalam suatu tindakan tergantung pada situasi saat itu, sikap akan diikuti oleh tindakan mengacu kepada pengalaman orang lain, sikap diikuti atau tidak diikuti oleh suatu tindakan berdasar pada banyak atau sedikitnya pengalaman seseorang.

2) Tokoh penting sebagai Panutan. Apabila seseorang itu penting untuknya, maka apa yang ia katakan atau perbuat cenderung untuk dicontoh.

3) Sumber-sumber daya (resources), mencakup fasilitas, uang, waktu, tenaga dan sebagainya.

4) Perilaku normal, kebiasaan, nilai-nilai dan penggunaan sumber-sumber didalam suatu masyarakat akan menghasilkan suatu pola hidup (way of life) yang pada umumnya disebut kebudayaan. Kebudayaan ini terbentuk dalam waktu yang lama dan selalu berubah, baik lambat ataupun cepat sesuai dengan peradapan umat manusia (Notoatmodjo, 2003).

By manyundarma

Contoh kuesioner Kepuasan Pasien

KUESIONER KEPUASAAN  PASIEN UNTUK PELAYANAN

WAKTU TUNGGU OBAT JADI

No

Pelayanan*

Sangat puas

Cukup

puas

Kurang puas

Tidak

puas

1

Keramahan petugas pelayanan obat jadi

2

Kecepatan pelayanan obat jadi

3

Kebersihan ruang tunggu

4

Ketersediaan obat jadi

5

Keterjangkauan/kesesuaian harga obat jadi
  1. Tanda * adalah waktu tunggu obat jadi
  2. Beri tanda x pada kolom yang sesuai dengan penilaian bapak/ibu /sdr/sdri.

KUESIONER KEPUASAN PASIEN DI PELAYANAN FARMASI

No

Pelayanan

Sangat Puas

Cukup Puas

Kurang Puas

Tidak Puas

1 Ketanggapan petugas terhadap pasien
2 Kecepatan pelayanan kasir
3 Kelengkapan obat dan alat kesehatan
4 Kesesuaian harga obat
5 Kecepatan pelayan obat
6 Keramahan petugas pelayanan obat
7  Kemampuan petugas memberikan informasi obat
8 Kenyamanan ruang tunggu
9 Ketersedian brosur, leaflet, poster dll sebagai informasi obat/kesehatan
10 Pelayanan konseling oleh apoteker
11 Pelayanan informasi obat (PIO)
  1. Tanda * adalah waktu tunggu obat jadi
  2. Beri tanda x pada kolom yang sesuai dengan penilaian bapak/ibu /sdr/sdri.
By manyundarma

Kajian Ruang Lingkup Kebijakan Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran.

BAB I

  1. Latar Belakang

Sebenarnya yang melatarbelakangi lahirnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 adalah implementasi dari pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dimana pada pasal 45 ayat 1 sd 6 ini menyebutkan bahwa “

Ayat 1 :

Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gig iyang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.

Ayat 2 :

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.

Ayat 3 :

Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:
a. diagnosis dan tata cara tindakan medis

b. tujuan tindakan medis yang dilakukan;

c. alternatif tindakan lain dan risikonya;

d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan

e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

Ayat 4 :

Persetujuan sebagaimana dimaksud padaf ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan.

Ayat 5:

Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.

Ayat 6 :

Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (30), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Selain itu, lahirnya PMK tersebut adalah karena Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585 Tahun 1989  tentang Persetujuan Tindakan Medis yang isinya belum mencakup seluruh tindakan kedokteran, sehingga dengan itu maka lahirlah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran. saat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/MENKES/PER/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

  1. Tujuan Kebijakan

Secara umum, tujuan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran adalah sebagai berikut :

  1. Memberikan perlindungan terhadap hak pasien sesuai hak asazi manusia (HAM)  dalam pelaksanaan tindakan kedokteran.
  2. Memberikan perlindungan hokum dan kepastian hukum kepada pasien dan keluarga serta dokter/dokter gigi dalam pelaksanaan tindakan kedokteran.
  3. Memberikan kejelasan kepada pasien mengenai tentang penjelasan tindakan kedokteran yang sekurang-kurangnya mencakup :
    1. Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran.
    2. Tujuan tindakan kedokteran dilakukan.
    3. Alternative tindakan lain, dan risikonya.
    4. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi
    5. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan
    6. Perkiraan pembiayaan.

BAB II

  1. A.    Ringkasan Kajian
  2. 1.      Ringkasan Isi Kebijakan
    1. Bab I pasal 1 mengenai ketentuan umum peraturan menteri yang didalamnya mencakup pengertian :
      1. Persetujuan tindakan kedokteran
      2. Keluarga terdekat pasien
      3. Tindakan kedokteran dan kedokteran  gigi disebut tindakan kedokteran
      4. Tindakan invasive
      5. Tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi
      6. Dokter dan dokter gigi adalah pemberi pelayanan
      7. Pasien yang berkompeten
      8. Bab II mengenai persetujuan dan penjelasan Tindakan Kedokteran
        1. Bagian Kesatu tentang Persetujuan

–          Pasal 2 tentang persetujuan meliputi : semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap harus mendapat persetujuan.

–          Pasal 3 tentang tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.

–          Pasal 4 tentang pasien dalam keadaan gawat darurat, tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran akan tetapi setelah pasien sadar dokter/dokter gigi wajib memberikan penjelasan sesegera mngkin kepada pasien atau keluarga pasien.

–          Pasal 5 tentang persetujuan tindakan kedokteran dapt dibatalkan atau ditrik

–          Pasal 6 tentang pemberian persetujuan tindakan kedokteran tidak menghapuskan tanggung jawab gugat hokum dalam kelalaian dalam melakukan tindakan kedokteran yang mengakibatkan kerugian pada pasien.

 

  1. Bagian Kedua tentang Penjelasan

–          Pasal 7 tentang penjelasan tindakan kedokteran harus diberikan langsung kepada pasien/ keluarga terdekat, baik diminta maupun tidak diminta.

–          Pasal 8 tentang penjelasan mengenai diagnosis dan keadaan kesehatan pasien, tindakan kedokteran, risiko dan komplikasi tindakan kedokteran, dan penjelasan tentang prognosis.

–          Pasal 9 tentang dokter/dokter gigi dalam melakukan tindakan kedokteran harus menjelaskan kepada pasien dengan bahasa yang mudah dimengerti dan didokumentasikan direkam medik serta dan pasien bisa menolak penjelasan tindakan kedokteran atau dapat memberikan penjelasan kepada keluarga pasien terdekat dengan didampingi oleh seorang tenaga kesehatan lain sebagai saksi (perawat).

–          Pasal 10 tentang ada dokter/ dokter gigi yang merawaat pasien atau ada salah satu dokter/dokter gigi dari tim dokter yang merawatnya. Jika dokter yang merawatnya berhalangan untuk memberikan penjelasan secara langsung maka pemberian penjelasan harus didelegasikan kepada dokter/dokter gigi yang berkompeten serta tenaga kesehatan lainnya dapat memberikan penjelasan sesuai dengan kewenangan

–          Pasal 11 tentang apabila terdapat indikasi yang memungkinkan perluasan tindakan kedokteran maka dokter harus memberikan penjelasan dalam hal tersebut.

–          Pasal 12 tentang perluasan tindakan kedokteran hanya dapat dilakukan untuk menyelamatkan jiwa pasien. Setelah dilakukan perluasan tindakn kedokteran dokter/dokter gigi harus memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarga terdekat.

  1. Bab III pasal 13 tentang pihak-pihak yang berhak memberikan persetujuan adalah sebagai berikut :

–          Pasien sendiri (bila telah umur 21 tahun atau telah menikah).

–          Bagi pasien yang dibawah umur 21 tahun diberikan oleh mereka menurut hak sebagai berikut :

  1.  Ayah/ibu kandung
  2. Saudara-saudara kandung

–          Bagi pasien yang dibawah umur 21 tahun dan tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya berhalanagan hadir diberikan oleh mereka menurut urutan hak sebagai berikut :

  1. Ayah/ibu adopsi
  2. Saudara-saudara kandung
  3. Induk semang

–          Bagi pasien dewasa dengan gangguan mental, diberikan oleh mereka menurut urutan hak sebagai berikut :

  1. Ayah/ibu kandung
  2. Wali yang sah
  3. Saudar-saudar kandung

–          Bagi pasien dewasa yang berada dibawah pengampuan (curatelle), diberikan menurut urutan hak sebagai berikut Z:

  1. Wali
  2. Curator

–          Bagi pasien yang telah venikah/orang tua, diberikan oleh mereka menurut urutan hak sebagai berikut :

–          Suami/istri

–          Ayah/ibu kandung

–          Anak-anak kandung

–          Saudara-saudara kandung

  1. Bab IV pasal 14 dan pasal 15 tentang ketentuan pada situasi khusus yang dimaksud adalah apabila seorang pasien ingin menghentikan atau menunda bantuan hidup maka harus mendapat persetujuan keluarga terdekat
  2. Bab V pasal 16 tentang penolakan tindakan kedokteran dapat dilakukan oleh pasien/keluarga terdekat setelah menerima penjelasan tindakan kedokteran yang dilakukan secara tertulis.
  3. Bab VI pasal 17 tentang dalam pelaksanaan tindakan kedokteran yang sudah mendapat persetujuan menjadi tanggung awab dokter atau dokter gigi yang melakukan tindakan kedokteran.
  4. Bab VII pasal 18 dan pasal 19 tentang kepala dinas kesehatan propinsi dan kepala dinas kesehatan kabupaten kota/kabupaten selaku sebagai suatu lembaga pembinaan dan pengawasan.yang melibatkn organisasi profesi terkait sesuai dengn tupoksi masing-masing. Apabila ada dalam pembinaan dan pengawaasan tidak sesuai yang diharapkan maka kepala dinas kesehatan propinsi/kab/kota dapat mengambil tindakan administrative sesuai dengan kewenangannya.
  5. Bab IX pasal 20 dan pasal 21 tentang apabila saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/MENKES/PER/IX/1989 tentang persetujuan tindakan medik.
  6. 2.      Pasal-Pasal yang bermasalah dan Perilaku Resisten
    1. Dalam Bab II pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa “  Tindakan kedokteran yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan persetujuan lisan”. Berdasarkan pandangan kami bahwa bab II pasal 3 ayat 2 ini tidak sesuai dengan perkembangan dunia kedokteran kedepan karena karena dalam ayat ini mengatakan bahwa persetujuan kedokteran yang tidak mengandung risiko tinggi hanya dapat diberikan penjelasan lisan dan ini tidak persetujuan tertulis. Apabila dalam pelaksanaan tindakan kedokterannya ada kejadian yang tidak diinginkan, otomatis ini  akan merugikan pasien dan keluarga serta dari segi hokum pidana, ini jelas adalah tindakan  malpraktik. Adapun pihak-pihak yang resisten terhadap pasien adalah pasien dan keluarga karena merasa dirugikan terhadap tindakan kedokteran tersebut.
    2. Dalam Bab II pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa “ Dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran”. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa informed consent/persetujuan tindakan kedokteran adalah pemberian persetujuan terhadap perlakuan yang tersebut menjadi bukti yang sah bagi rumah sakit, pasien dan dokter. Apabila ada pasien yang tidak mengerti akan tersebut baik pasien atau keluarga pasien ujung-ujungnya akan menuntut dokter maupun rumah sakit Karena pihak rumah sakit tidak mempunyai informed consent sebagai tanda bukti yang sah dalam melakukan tindakan kedokteran meskipun dalam keadaan gawat darurat. Tapi berdasarkan literature yang saya pernah baca bahwa dalam segi hukum, tindakan kedokteran yang tujuannya untuk menyelamatkan jiwa/pasien dibolehkan meskipun dalam pelaksanaannya tidak maksimal yaitu mengalami kecacatan, kematian dll. Adapun perilaku yang resisten terhadap kebijakan ini adalah pihak korporasi yaitu rumah sakit dan dokter yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tindakan kedokteran.
    3. 3.      Peramalan keberhasilan kebijakan

Kebijakan kesehatan yang dibuat merupakan penyempurnaan kebijakan yang dibuat sebelumnya, beberapa pasal sudah mengalami penyempurnaan dan aturan yang cukup relevan, berdasarkan analisis kebijakan yang kami lakukan terdapat 2 pasal ang bermasalah yang mengindikasikan bahwa kebijakan ini sudah cukup baik kecuali di beberapa pasal tersebut.

Kebijakan yang dibuat ini cukup jelas sehingga penerapannya pada masyarakat, instansi pelayanan kesehatan, tindakan kedokteran yang lebih transparan akan mudah untuk di terapkan, namun masih tetap harus mendapatkan monitoring dan evaluasi untuk melihat penerapannya di lapangan

  1. Peramalan Penyelesaian masalah

Untuk penyelesaian kedua pasal bermasalah tersebut yang paling penting dilakukan adalah semua tindakan praktek kedokteran apapun itu harus di buatkan persetujuan tertulis atau inform consent. Karena jika ingin mewujudkan tujuan peraturan ini terkait penjaminan hak pasien, pemberian kepastian hukum bagi dokter dan pasien inform concent sangatlah dibutuhkan. Hal ini dikarenakan lewat inform consent itulah yang akan menjadi pegangan dokter untuk membela diri disaat tindakan yang dia berikan sesuai dengan persetujuan pasien. Dapat juga menjadi pegangan pasien untuk menuntut disaat tindakan yang diberikan diluar persetujuan tertulis yang ada.

 

BAB III

1.      Kesimpulan

Dari hasil diskusi kami, Peraturan Menteri Kesehatan NO.290/MENKES/PER/III/ 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran sudah cukup bagus. Hal ini dikarenakan kami melihat pasal yang bermasalah terdiri atas dua pasal saja. Kedua pasal tersebut membahas tentang tindakan praktek diluar ketentuan penyampaiannya dapat dilakukan secara lisan padahal ini cukup merugikan pasien karena tidak adanya persetujuan tertulis  yang dapat dijadikan pegangan bagi pasien.Pelayanan kegiatan kegawatdaruratan tidak diatur sehingga dapat merugikan dokter dan perawat karena tidak ada inform concen persetujuan pasien yang akan dijadikan pegangan bila pasien mengalami kecacatan ataupun kematian. Peraturan ini juga dapat berguna bagi pasien terkait perlindungan hak pasien dan kepastin hukum bagi pasien. Dokter pun mendaptkan kepastian hukum lewat peraturan ini terkait tindakan yang dilakukan, Pasien juga bisa lebih jelas mendapatkan informasi terkait tindakan kedokteran yang akan di berikan.

  1. 2.      Rekomendasi

Rekomendasi dari kami Menteri Kesehatan di bantu Kepala Dinas Kesehatan Propinsi ataupun Kabupaten perlu melakukan evaluasi terkait Peraturan ini. Jangan sampai peraturan ini di buat tetapi tidak di implementasikan oleh dokter dalam menangani pasien. Hal ini juga akan membantu proses penegakan Patient Safety dan menurunkan angka malpraktik dan kejadian tidak diinginkan.

By manyundarma

Beberapa Kecenderungan Masa Depan Rumah Sakit Kita (Indonesia)

International Hospital Congress Ke 21 telah diselenggrakan di Oslo pada akhir bulan Juni 1979.  Para ahli WHO , direktur rumah sakit serta kalangan kesehatan masyarakat lainnya dari seluruh dunia, berdiskusi untuk membicarakan berbagai segi masalah perumahsakitan. Topik yang paling hangat adalah masalah cost containment atau masalah mengatasi pembiayaan rumah sakit.

Diseluruh dunia, ditemui keluhan adanya peningkatan biaya rumah sakit yang sangat tinggi, yang meningkat melampaui biaya-biaya lainnya. Di Philipina, majalah Asean medical News (Juli 3, 1979) melaporkan bahwa banyak rumah sakit yang mengalami kesulitan biaya dan akan dijual. masyarakat, kata majalah itu, tidak mampu lagi membayar biaya  rumah sakit. Hanya (20-30%) rakyat yang mampu membayar biaya rumah sakit, sementara rumah sakit mendapat kesulitan untuk membayar gaji karyawan-karyawannya. Rumah Sakit adalah suatu proyek yang bersifat labour intensive sehingga biaya personel akan sangat besar.

Di Indonesia, dunia perumahsakitan membuka halaman baru yaitu, dengan dimungkinkannya rumah sakit sebagai proyek penanaman modal dalam negeri. BKPM dengan SK no.2, tertanggal 28 mei 1979 menetapkan bahwa bidang usaha penyelegggaraan rumah sakit dimasukkan dalam Daftar Skala Prioritas (DSP) penanam modal dengan nomor ISIC 1931. Surat Keputusan ini juga menyatakna bahwa persyaratan 25 % bagi orang-orang yang tidak mampu harus memenuhi perundang-undangan yang berlaku.

Perkembangan manajemen rumah sakit

manajemen Rumah sakit memang semakin kompleks. mkin banyak displin ilmu yang terlibat di dalamnya. Tidak saja profesi Kedokteran tetapi juga teknik, ekonomi, hukum, akuntan, dan lain-lain. Di Indonesia Amerika Serikat, rumah sakit dengan 160 bed sudah menggunakan komputer.

Perkembagan itu sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi, penemuan obat-obatan dan bahkan kebutuhan masyarakat modern pada umumnya. Rumah sakit, seperti halnya pelayanan kesehatan pda umumnya, makin luas jangkauannya dan bahkan menjngkau hal-hal yang dulu dianggap bkan masalah kesehatan. Inilah, yang dinamakan proses medicalization yang memperluas jangkauan masalah kesehatan dan merupakan satu faktor dari kenaikan biaya kesehatan.

By manyundarma

ANALISIS PENGUKURAN KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DENGAN PENDEKATAN BALANCED SCORECARD (Studi Kasus Pada RSUD dr. Soegiri Lamongan)

Undergraduate Theses from JIPTUMMPP / 2009-07-17 09:42:29
Oleh : Laurisia Indahwati ( 05620182 ), Accounting
Dibuat : 2009-07-17, dengan 4 file

[PDF]

ANALISIS PENGUKURAN KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

skripsi.umm.ac.id/…/jiptummpp-gdl-s1-2009-laurisiain-16503-PEND…

Keyword : kinerja rumah sakit dan balance scorecard

Url : http://

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan studi kasus pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri Lamongan dengan Judul “Analisis Pengukuran Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah dengan Pendekataan Balanced Scorecard”.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja manajemen Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri Lamongan diukur dengan menggunakan balanced scorecard.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu mengadakan kegiatan pengumpulan dan analisis data dengan tujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.
Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif meliputi klarifikasi visi, misi dan tujuan ke dalam rencana strategi perusahaan, sedangkan analisis kuantitatif meliputi pengukuran kinerja terhadap masing-masing perspektif, yaitu perspektif keuangan dengan tingkat efektivitas pendapatan dan belanja, perspektif pelanggan dengan kuesioner kepuasan pelanggan (pasien), perspektif proses bisnis internal dengan tingkat efisiensi rumah sakit menurut standar Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dengan kuesioner kepuasan karyawan.
Hasil analisis pengukuran balanced scorecard pada RSUD dr. Soegiri Lamongan untuk masing-masing perspektif untuk tahun 2008 adalah (1) perspektif keuangan secara keseluruhan menunjukkan hasil yang maksimal, (2) perspektif pelanggan menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan (pasien) cukup tinggi dengan skor jawaban responden berkisar minimal 72 dan maksimal 133 dengan kisaran teoritis 29 – 145. Statistik deskriptif, nilai mean sebesar 108,8791 dengan deviasi standar sebesar 10,77429, (3) perspektif proses bisnis internal menunjukkan bahwa kinerja pelayanan terhadap pasien mengalami penurunan didasarkan dari keenam indikator yang menunjukkan peningkatan meski sedikit hanya tiga indikator, yaitu ALOS dengan rata-rata 4,15 hari pasien dirawat, NDR dengan 2,83 % jumlah pasien yang meninggal selama ≥ 48 jam dirawat, dan GDR dengan tingkat penurunan yang positif 0,04 %, (4) perspektif pembelajaran dan pertumbuhan menunjukkan tingkat kepuasan karyawan dalam kondisi yang tinggi dengan skor jawaban responden berkisar minimal 87 maksimal 158 dengan kisaran teoritis 33 – 165. Statistik deskriptif, nilai mean sebesar 117,4070 dengan deviasi standar sebesar 11,67539. Keseluruhan analisis balanced scorecard secara langsung akan mempengaruhi terwujudnya visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri Lamongan. Pada tahun 2008 menunjukkan semakin terwujudnya visi, misi, dan tujuan rumah sakit dibandingkan tahun 2007, dibuktikan dengan hasil yang cukup maksimal pada semua perspektif.
Kesimpulan hasil analisis menunjukkan bahwa secara keseluruhan penilaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri Lamongan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard menunjukkan hasil yang baik, meski dari keempat perspektif ada satu perspektif yang menurun yaitu perspektif proses bisnis internal. Hal itu disebabkan karena adanya peningkatan jumlah tempat tidur yang menunjukkan standart peningkatan kelas rumah sakit yaitu dari kelas C menjadi kelas B.

By manyundarma

SelaMat Datang Di Blog Saya

AssalaMu AlaikuM WR.WB

SelaMat Datang di Blog saya

salaM Sejahtra…Maaf  kalau blog saya agak kurang Menarik…Maklum berangkat dari kepas-Pas’anKodong…

mudah-mudahan kehadiran saya sebagai teman dalam dunia maya bisa menjalin silahturahmi.

Salam

 

By manyundarma