Kajian Ruang Lingkup Kebijakan Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran.

BAB I

  1. Latar Belakang

Sebenarnya yang melatarbelakangi lahirnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 adalah implementasi dari pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dimana pada pasal 45 ayat 1 sd 6 ini menyebutkan bahwa “

Ayat 1 :

Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gig iyang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.

Ayat 2 :

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.

Ayat 3 :

Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:
a. diagnosis dan tata cara tindakan medis

b. tujuan tindakan medis yang dilakukan;

c. alternatif tindakan lain dan risikonya;

d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan

e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

Ayat 4 :

Persetujuan sebagaimana dimaksud padaf ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan.

Ayat 5:

Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.

Ayat 6 :

Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (30), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Selain itu, lahirnya PMK tersebut adalah karena Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585 Tahun 1989  tentang Persetujuan Tindakan Medis yang isinya belum mencakup seluruh tindakan kedokteran, sehingga dengan itu maka lahirlah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran. saat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/MENKES/PER/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

  1. Tujuan Kebijakan

Secara umum, tujuan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran adalah sebagai berikut :

  1. Memberikan perlindungan terhadap hak pasien sesuai hak asazi manusia (HAM)  dalam pelaksanaan tindakan kedokteran.
  2. Memberikan perlindungan hokum dan kepastian hukum kepada pasien dan keluarga serta dokter/dokter gigi dalam pelaksanaan tindakan kedokteran.
  3. Memberikan kejelasan kepada pasien mengenai tentang penjelasan tindakan kedokteran yang sekurang-kurangnya mencakup :
    1. Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran.
    2. Tujuan tindakan kedokteran dilakukan.
    3. Alternative tindakan lain, dan risikonya.
    4. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi
    5. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan
    6. Perkiraan pembiayaan.

BAB II

  1. A.    Ringkasan Kajian
  2. 1.      Ringkasan Isi Kebijakan
    1. Bab I pasal 1 mengenai ketentuan umum peraturan menteri yang didalamnya mencakup pengertian :
      1. Persetujuan tindakan kedokteran
      2. Keluarga terdekat pasien
      3. Tindakan kedokteran dan kedokteran  gigi disebut tindakan kedokteran
      4. Tindakan invasive
      5. Tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi
      6. Dokter dan dokter gigi adalah pemberi pelayanan
      7. Pasien yang berkompeten
      8. Bab II mengenai persetujuan dan penjelasan Tindakan Kedokteran
        1. Bagian Kesatu tentang Persetujuan

–          Pasal 2 tentang persetujuan meliputi : semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap harus mendapat persetujuan.

–          Pasal 3 tentang tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.

–          Pasal 4 tentang pasien dalam keadaan gawat darurat, tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran akan tetapi setelah pasien sadar dokter/dokter gigi wajib memberikan penjelasan sesegera mngkin kepada pasien atau keluarga pasien.

–          Pasal 5 tentang persetujuan tindakan kedokteran dapt dibatalkan atau ditrik

–          Pasal 6 tentang pemberian persetujuan tindakan kedokteran tidak menghapuskan tanggung jawab gugat hokum dalam kelalaian dalam melakukan tindakan kedokteran yang mengakibatkan kerugian pada pasien.

 

  1. Bagian Kedua tentang Penjelasan

–          Pasal 7 tentang penjelasan tindakan kedokteran harus diberikan langsung kepada pasien/ keluarga terdekat, baik diminta maupun tidak diminta.

–          Pasal 8 tentang penjelasan mengenai diagnosis dan keadaan kesehatan pasien, tindakan kedokteran, risiko dan komplikasi tindakan kedokteran, dan penjelasan tentang prognosis.

–          Pasal 9 tentang dokter/dokter gigi dalam melakukan tindakan kedokteran harus menjelaskan kepada pasien dengan bahasa yang mudah dimengerti dan didokumentasikan direkam medik serta dan pasien bisa menolak penjelasan tindakan kedokteran atau dapat memberikan penjelasan kepada keluarga pasien terdekat dengan didampingi oleh seorang tenaga kesehatan lain sebagai saksi (perawat).

–          Pasal 10 tentang ada dokter/ dokter gigi yang merawaat pasien atau ada salah satu dokter/dokter gigi dari tim dokter yang merawatnya. Jika dokter yang merawatnya berhalangan untuk memberikan penjelasan secara langsung maka pemberian penjelasan harus didelegasikan kepada dokter/dokter gigi yang berkompeten serta tenaga kesehatan lainnya dapat memberikan penjelasan sesuai dengan kewenangan

–          Pasal 11 tentang apabila terdapat indikasi yang memungkinkan perluasan tindakan kedokteran maka dokter harus memberikan penjelasan dalam hal tersebut.

–          Pasal 12 tentang perluasan tindakan kedokteran hanya dapat dilakukan untuk menyelamatkan jiwa pasien. Setelah dilakukan perluasan tindakn kedokteran dokter/dokter gigi harus memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarga terdekat.

  1. Bab III pasal 13 tentang pihak-pihak yang berhak memberikan persetujuan adalah sebagai berikut :

–          Pasien sendiri (bila telah umur 21 tahun atau telah menikah).

–          Bagi pasien yang dibawah umur 21 tahun diberikan oleh mereka menurut hak sebagai berikut :

  1.  Ayah/ibu kandung
  2. Saudara-saudara kandung

–          Bagi pasien yang dibawah umur 21 tahun dan tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya berhalanagan hadir diberikan oleh mereka menurut urutan hak sebagai berikut :

  1. Ayah/ibu adopsi
  2. Saudara-saudara kandung
  3. Induk semang

–          Bagi pasien dewasa dengan gangguan mental, diberikan oleh mereka menurut urutan hak sebagai berikut :

  1. Ayah/ibu kandung
  2. Wali yang sah
  3. Saudar-saudar kandung

–          Bagi pasien dewasa yang berada dibawah pengampuan (curatelle), diberikan menurut urutan hak sebagai berikut Z:

  1. Wali
  2. Curator

–          Bagi pasien yang telah venikah/orang tua, diberikan oleh mereka menurut urutan hak sebagai berikut :

–          Suami/istri

–          Ayah/ibu kandung

–          Anak-anak kandung

–          Saudara-saudara kandung

  1. Bab IV pasal 14 dan pasal 15 tentang ketentuan pada situasi khusus yang dimaksud adalah apabila seorang pasien ingin menghentikan atau menunda bantuan hidup maka harus mendapat persetujuan keluarga terdekat
  2. Bab V pasal 16 tentang penolakan tindakan kedokteran dapat dilakukan oleh pasien/keluarga terdekat setelah menerima penjelasan tindakan kedokteran yang dilakukan secara tertulis.
  3. Bab VI pasal 17 tentang dalam pelaksanaan tindakan kedokteran yang sudah mendapat persetujuan menjadi tanggung awab dokter atau dokter gigi yang melakukan tindakan kedokteran.
  4. Bab VII pasal 18 dan pasal 19 tentang kepala dinas kesehatan propinsi dan kepala dinas kesehatan kabupaten kota/kabupaten selaku sebagai suatu lembaga pembinaan dan pengawasan.yang melibatkn organisasi profesi terkait sesuai dengn tupoksi masing-masing. Apabila ada dalam pembinaan dan pengawaasan tidak sesuai yang diharapkan maka kepala dinas kesehatan propinsi/kab/kota dapat mengambil tindakan administrative sesuai dengan kewenangannya.
  5. Bab IX pasal 20 dan pasal 21 tentang apabila saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/MENKES/PER/IX/1989 tentang persetujuan tindakan medik.
  6. 2.      Pasal-Pasal yang bermasalah dan Perilaku Resisten
    1. Dalam Bab II pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa “  Tindakan kedokteran yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan persetujuan lisan”. Berdasarkan pandangan kami bahwa bab II pasal 3 ayat 2 ini tidak sesuai dengan perkembangan dunia kedokteran kedepan karena karena dalam ayat ini mengatakan bahwa persetujuan kedokteran yang tidak mengandung risiko tinggi hanya dapat diberikan penjelasan lisan dan ini tidak persetujuan tertulis. Apabila dalam pelaksanaan tindakan kedokterannya ada kejadian yang tidak diinginkan, otomatis ini  akan merugikan pasien dan keluarga serta dari segi hokum pidana, ini jelas adalah tindakan  malpraktik. Adapun pihak-pihak yang resisten terhadap pasien adalah pasien dan keluarga karena merasa dirugikan terhadap tindakan kedokteran tersebut.
    2. Dalam Bab II pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa “ Dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran”. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa informed consent/persetujuan tindakan kedokteran adalah pemberian persetujuan terhadap perlakuan yang tersebut menjadi bukti yang sah bagi rumah sakit, pasien dan dokter. Apabila ada pasien yang tidak mengerti akan tersebut baik pasien atau keluarga pasien ujung-ujungnya akan menuntut dokter maupun rumah sakit Karena pihak rumah sakit tidak mempunyai informed consent sebagai tanda bukti yang sah dalam melakukan tindakan kedokteran meskipun dalam keadaan gawat darurat. Tapi berdasarkan literature yang saya pernah baca bahwa dalam segi hukum, tindakan kedokteran yang tujuannya untuk menyelamatkan jiwa/pasien dibolehkan meskipun dalam pelaksanaannya tidak maksimal yaitu mengalami kecacatan, kematian dll. Adapun perilaku yang resisten terhadap kebijakan ini adalah pihak korporasi yaitu rumah sakit dan dokter yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tindakan kedokteran.
    3. 3.      Peramalan keberhasilan kebijakan

Kebijakan kesehatan yang dibuat merupakan penyempurnaan kebijakan yang dibuat sebelumnya, beberapa pasal sudah mengalami penyempurnaan dan aturan yang cukup relevan, berdasarkan analisis kebijakan yang kami lakukan terdapat 2 pasal ang bermasalah yang mengindikasikan bahwa kebijakan ini sudah cukup baik kecuali di beberapa pasal tersebut.

Kebijakan yang dibuat ini cukup jelas sehingga penerapannya pada masyarakat, instansi pelayanan kesehatan, tindakan kedokteran yang lebih transparan akan mudah untuk di terapkan, namun masih tetap harus mendapatkan monitoring dan evaluasi untuk melihat penerapannya di lapangan

  1. Peramalan Penyelesaian masalah

Untuk penyelesaian kedua pasal bermasalah tersebut yang paling penting dilakukan adalah semua tindakan praktek kedokteran apapun itu harus di buatkan persetujuan tertulis atau inform consent. Karena jika ingin mewujudkan tujuan peraturan ini terkait penjaminan hak pasien, pemberian kepastian hukum bagi dokter dan pasien inform concent sangatlah dibutuhkan. Hal ini dikarenakan lewat inform consent itulah yang akan menjadi pegangan dokter untuk membela diri disaat tindakan yang dia berikan sesuai dengan persetujuan pasien. Dapat juga menjadi pegangan pasien untuk menuntut disaat tindakan yang diberikan diluar persetujuan tertulis yang ada.

 

BAB III

1.      Kesimpulan

Dari hasil diskusi kami, Peraturan Menteri Kesehatan NO.290/MENKES/PER/III/ 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran sudah cukup bagus. Hal ini dikarenakan kami melihat pasal yang bermasalah terdiri atas dua pasal saja. Kedua pasal tersebut membahas tentang tindakan praktek diluar ketentuan penyampaiannya dapat dilakukan secara lisan padahal ini cukup merugikan pasien karena tidak adanya persetujuan tertulis  yang dapat dijadikan pegangan bagi pasien.Pelayanan kegiatan kegawatdaruratan tidak diatur sehingga dapat merugikan dokter dan perawat karena tidak ada inform concen persetujuan pasien yang akan dijadikan pegangan bila pasien mengalami kecacatan ataupun kematian. Peraturan ini juga dapat berguna bagi pasien terkait perlindungan hak pasien dan kepastin hukum bagi pasien. Dokter pun mendaptkan kepastian hukum lewat peraturan ini terkait tindakan yang dilakukan, Pasien juga bisa lebih jelas mendapatkan informasi terkait tindakan kedokteran yang akan di berikan.

  1. 2.      Rekomendasi

Rekomendasi dari kami Menteri Kesehatan di bantu Kepala Dinas Kesehatan Propinsi ataupun Kabupaten perlu melakukan evaluasi terkait Peraturan ini. Jangan sampai peraturan ini di buat tetapi tidak di implementasikan oleh dokter dalam menangani pasien. Hal ini juga akan membantu proses penegakan Patient Safety dan menurunkan angka malpraktik dan kejadian tidak diinginkan.

By manyundarma

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s