Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit Khusus Pelayanan Farmasi

                                PEDOMAN SURVEI AKREDITASI RUMAH SAKIT
PEDOMAN KHUSUS

                           PELAYANAN FARMASI

Std. 1.   FALSAFAH  DAN  TUJUAN.

Pelayanan farmasi rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang utuh dan berorientasi kepada pelayanan  pasien, penyediaan obat yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

S.1.P1. Kebijakan pelayanan farmasi harus ditetapkan untuk mencerminkan Tujuan, Fungsi dan
Cakupan Pelayanan Farmasi di rumah sakit.

Skor :

0   =    Tidak ada kebijakan yang ditetapkan.

1   =    Kebijakan ditetapkan tidak tertulis oleh pimpinan unit kerja famasi.

2   =    Kebijakan ditetapkan tidak tertulis oleh pimpinan rumah sakit.

3   =    Kebijakan ditetapkan tertulis oleh pimpinan unit kerja farmasi.

4   =    Kebijakan ditetapkan tertulis oleh pimpinan rumah sakit.

5   =    Kebijakan   ditetapkan   tertulis   oleh   pimpinan   rumah   sakit   dan   sudah

disosialisasikan kepada seluruh pegawai Farmasi.

D.O.  : Falsafah dan Tujuan Pelayanan Farmasi yang tertulis di Standard 1 ini harus
dijabarkan  dalam  bentuk  KEBIJAKAN  PELAYANAN  FARMASI  yang
ditetapkan dengan keputusan dari pimpinan rumah sakit. Kebijakan pelayanan
famasi harus mengacu pada Misi rumah sakit dan  Keputusan Menteri Kesehatan
RI Nomor : 1197/Menmes/SK/X/2004 Tentang Standar Pelayanan Farmasi di
Rumah Sakit serta menetapkan, antara lain :

1. Tujuan pelayanan farmasi

2. Fungsi pelayanan farmasi

3. Sistem pelayanan farmasi

4. Organisasi pelayanan farmasi

5. Cakupan pelayanan farmasi.

C.P.   :   *  D  : SK  tentang kebijakan pelayanan farmasi dari pimpinan rumah sakit,

bukti sosialisasi.

*  O  :    – –

*  W  :   Pimpinan dan staf.

Skor :

Keterangan / Catatan :

123

 

S.1.P.2.   Pelayanan farmasi diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan pasien.

Skor :

0   =  Tidak ada  pelayanan farmasi.

1   =  Diselenggarakan  sebagian  kecil  pengelolaan  Perbekalan  Farmasi;  Tidak  ada

pengelolaan Pelayanan Kefarmasian.

2   =  Diselenggarakan  sebagian  besar  pengelolaan  Perbekalan  Farmasi;  Tidak  ada

Pelayanan Kefarmasian.

3   =  Diselenggarakan sebagian besar pengelolaan Perbekalan Farmasi dan sebagian

kecil Pelayanan Kefarmasian.

4   =  Diselenggarakan sebagian besar pengelolaan Perbekalan Farmasi dan sebagian

besar Pelayanan Kefarmasian.

5   =  Diselenggarakan   pengelolaan   Perbekalan   Farmasi   dan   seluruh   Pelayanan

Kefarmasian secara lengkap.

DO  : A.  – Pengelolaan Perbekalan Farmasi ádalah Pengelolaan Perbekalan Farmasi
sesuai    dengan    ketentuan    yang    dimuat    dalam    SK    Menkes
No. 1197/Menkes/SK/X/2004  Tentang  Standard  Pelayanan  Farmasi  di
Rumah Sakit.

–  Pelayanan Kefarmasian adalah Pelayanan kefarmasian dalam Penggunaan
Obat dan Alat Kesehatan sesuai  SK Menkes No. 1197/Menkes/SK/X/2004.

B.   –  Sebagian kecil artinya kurang dari 50 % fungsi pelayanan farmasi

–  Sebagian besar artinya lebih dari 50 % fungsi pelayanan farmasi

C.  Yang   dimaksud   dengan   Perbekalan   Farmasi   sesuai      SK   Menkes

No.   1197/Menkes/SK/X/2004  adalah  obat,  bahan  obat,  alat  kesehatan,

reagensia, radio farmasi dan gas medis.

D.   Pelayanan Kefarmasian dianggap lengkap apabila sudah ada kegiatan tertentu

dilakukan walaupun belum ada dokter/tenaga ahlinya  tersedia dirumah sakit.

CP  :   *   D  : Ketetapan  tertulis  mengenai  Pengelolaan  Perbekalan  Farmasi  dan

Pelayanan Kefarmasian, Surat Keputusan Panitia Pengadaan dan Panitia

Penerimaan yang mencantumkan staf farmasi sebagai anggota, Laporan,

Catatan evaluasi.

*   O :  Pengamatan di Instalasi Farmasi *   W  :  Pimpinan dan staf.

Skor :

Keterangan / Catatan :

124

 

Std. 2.   ADMINISTRASI DAN  PENGELOLAAN

Pelayanan diselenggarakan dan diatur demi berlangsungnya pelayanan farmasi yang efisien
dan bermutu, berdasarkan fasilitas yang ada dan standar pelayanan keprofesian yang
universal.

S.2.P.1. Adanya bagan organisasi lengkap yang menggambarkan garis tanggung jawab dan
koordinasi didalam maupun diluar pelayanan farmasi.

Skor :

0  =   Tidak ada bagan organisasi dan uraian tugas.

1  =   Ada bagan organisasi,ditetapkan oleh pimpinan farmasi, tidak ada uraian tugas.

2  =   Ada bagan organisasi, ada uraian tugas, tetapi tidak lengkap, ditetapkan oleh
pimpinan farmasi.

3  =  Ada bagan organisasi dan uraian tugas, lengkap, ditetapkan oleh pimpinan farmasi,
belum diketahui oleh seluruh petugas farmasi.

4  =   Ada bagan organisasi dan uraian tugas, lengkap, ditetapkan oleh pimpinan rumah
sakit, sudah diketahui oleh seluruh petugas farmasi.

5  =   Ada bagan organisasi dan uraian tugas, lengkap, ditetapkan oleh pimpinan rumah
sakit, sudah diketahui oleh seluruh petugas farmasi serta ada evaluasi.

DO :  A.  Bagan   organisasi   lengkap   adalah   bagan   organisasi   yang   dapat
memperlihatkan  alur komunikasi dan garis kewenangan dalam pelayanan
farmasi diantara petugas dengan kepala farmasi.

B.  Uraian tugas lengkap adalah uraian tugas yang tertulis untuk setiap jabatan
yang ada meliputi : kualifikasi yang dibutuhkan untuk setiap jabatan, garis
kewenangan, fungsi dan tanggung jawab, frekuensi penilaian penampilan kerja.

C.  Yang dimaksud ada evaluasi adalah pembaharuan bagan tersebut, apakah
masih   layak/tidak.   Apabila   masih   layak,   maka   bagan   tidak   perlu
disempurnakan/revisi. Penyempurnaan bagan dapat dilakukan dengan alasan
perubahan pola kepegawaian, perubahan standar pelayanan farmasi, perubahan
peran rumah sakit dan penambahan atau pengurangan pelayanan.

CP  :   *   D  :   –     SK Organisasi

–   Bagan organisasi dengan pejabatnya, Uraian tugas, Fungsi, Wewenang
dan tanggung jawab secara tertulis.

–   Bukti penyebaran informasi

–   Catatan evaluasi

*   O :  Instalasi Farmasi
*   W  :  Pimpinan dan staf.

Skor :

Keterangan / Catatan :

125

 

S.2.P2. Komite/Sub-Komite/Panitia Farmasi dan Terapi (KFT) harus dibentuk di Rumah Sakit.

Skor :

0  =   Tidak ada KFT.

1  =  Ada KFT akan tetapi belum berfungsi.

2  =   Ada KFT dan sudah berfungsi terbatas.

3  =   Ada KFT dan sudah berfungsi memadai.

4  =  Ada KFT dan sudah berfungsi penuh.

5  =  Ada KFT dan sudah berfungsi penuh disertai adanya evaluasi terhadap program
dan tindak lanjutnya.

DO  :    A.   Pembentukan  Komite/Sub-Komite/Panitia Farmasi dan Terapi di rumah sakit
harus mengacu pada Keputusan Menkes No. 1197/Menkes/SK/X/2004 Tentang
Standard Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit dan Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis
di Rumah Sakit.

B.   “berfungsi terbatas” adalah jika KFT tidak menetapkan program kerja dan hanya

menyelenggarakan pertemuan 1 X dalam tiga bulan terakhir.

C.   “berfungsi memadai” adalah jika KFT tidak menetapkan program kerja dan hanya

menyelenggarakan pertemuan 2 X dalam tiga bulan terakhir.

D. “berfungsi  penuh”  adalah  jika  KFT  sudah  menetapkan  program  kerja  dan

menyelenggarakan pertemuan secara teratur paling kurang 1 X dalam satu bulan.

CP   :   *  D  : Program kerja, notulen dan laporan rapat, SK pembentukan KFT, jadwal

kegiatan, kerangka acuan program, Formularium yang direvisi minimal
setiap 3 tahun, Standar Terapi (untuk Rumah Sakit Umum, minimal

mencakup  Pelayanan  Medis  Spesialistik  Dasar),  Laporan  evaluasi
penulisan resep dan penggunaan obat generik, Kebijakan – kebijakan yang
berkaitan dengan penggunaan obat di rumah sakit, catatan evaluasi dan
tindak lanjut.

*  O  :  —

*  W : Pimpinan dan Staf.

Skor :

Keterangan / Catatan :

126

 

Std.3.   STAF  DAN  PIMPINAN

Pelayanan Farmasi diatur dan dikelola demi tercapainya tujuan pelayanan. S.3.P.1.  Pelayanan farmasi dipimpin oleh apoteker.

Skor    :

0   =    Pimpinan bukan apoteker.

1   =    Pimpinan adalah apoteker yang tidak terdaftar di Departemen Kesehatan dan

tidak mempunyai izin kerja.

2   =    Pimpinan adalah apoteker yang terdaftar di Departemen Kesehatan dan tidak

mempunyai izin kerja.

3   =    Pimpinan adalah apoteker yang terdaftar di Departemen Kesehatan, mempunyai

izin kerja dan pengalaman bekerja di rumah sakit kurang dari 2 tahun dibagian farmasi rumah sakit.

4   =    Pimpinan adalah apoteker yang terdaftar di Departemen Kesehatan, mempunyai

izin kerja dan pengalaman bekerja di rumah sakit minimal lebih dari 2 tahun dibagian farmasi rumah sakit.

5   =    Pimpinan adalah apoteker yang terdaftar di Departemen Kesehatan, mempunyai

izin kerja, pengalaman bekerja di rumah sakit minimal lebih dari 2 tahun di farmasi rumah sakit, terdaftar di Asosiasi Profesi dan sudah mengikuti pelatihan atau pendidikan S2.

DO :   Yang dimaksud dengan pelatihan adalah mengikuti pelatihan dalam bidang
manajemen rumah sakit atau manajemen kefarmasian.

Yang dimaksud S2 adalah S2 dalam bidang yang berkaitan langsung dengan Farmasi atau Rumah Sakit.

CP  :    *    D    :   Surat terdaftar di Departemen Kesehatan, Surat terdaftar di Asosiasi

Profesi, Surat izin kerja, Surat persetujuan penempatan dari Kanwil

Depkes setempat, Surat Keputusan Direktur, Ijazah, Sertifikat

*    O    :     – –

*    W   :     Pimpinan.

Skor :

Keterangan / Catatan :

127

 

S.3. P2.      Adanya tenaga kefarmasian  yang cukup jumlah dan sesuai kualifikasinya.

Skor :

0  =   Tidak ada tenaga kefarmasian selain pimpinan farmasi.

1  =   Jumlah tenaga kefarmasian tidak cukup, kualifikasi tidak memenuhi.

2  =   Jumlah tenaga kefarmasian cukup, kualifikasi tidak memenuhi.

3  =   Jumlah tenaga kefarmasian tidak cukup, kualifikasi memenuhi.

4  =   Jumlah tenaga kefarmasian cukup, kualifikasi memenuhi, belum berpengalaman.

5  =  Jumlah tenaga kefarmasian cukup, kualifikasi memenuhi, berpengalaman, dan
sebagian sudah mengikuti pelatihan.

DO :    A.   Yang   dimaksud   dengan   tenaga  yang  memenuhi  kualifikasi  untuk
mengelola perbekalan farmasi adalah tenaga kefarmasian sesuai Undang-
Undang  Nomor : 23  tahun 1992 tentang Kesehatan, pasal 63 dan SK
Menkes Nomor : 1197/Menkes/SK/X/2004.

B.   Yang  dimaksud  dengan  tenaga  kefarmasian  berdasarkan  Peraturan
Pemerintah RI, Nomor : 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan adalah
Apoteker, Analis Farmasi, Asisten Apoteker.

C.   Yang dimaksud dengan asisten apoteker berdasarkan Keputusan Menteri
Kesehatan RI Nomor 679/Menkes/SK/V/2003 tentang Registrasi dan Izin
Kerja Asisten Apoteker.

D.   Jumlah kebutuhan tenaga ditentukan oleh masing-masing rumah sakit
berdasarkan pola ketenagaan yang ditetapkan secara tertulis oleh pimpinan
Rumah Sakit.

E.   Yang dimaksud dengan berpengalaman adalah sudah bekerja di bagian /
Instalasi Farmasi Rumah Sakit minimal 2 tahun.

F.   Yang dimaksud dengan pelatihan adalah pelatihan yang berkaitan dengan
pelayanan farmasi.

CP :    *   D  :  Analisa kebutuhan tenaga kefarmasian, Daftar tenaga kefarmasian, SK

penugasan dari Pimpinan Rumah Sakit, Ijazah, Sertifikat.

*   O  :   —

*  W   :     Pimpinan dan Staf

Skor :

Keterangan / Catatan :

128

 

S.3. P.3.     Ada evaluasi kinerja dari tenaga kefarmasian.

Skor :

0   =  Tidak ada evaluasi.

1   =  Ada evaluasi tidak tertulis, hanya berdasarkan kesepakatan staf.

2   =  Ada evaluasi tertulis, ditetapkan oleh pimpinan farmasi, belum dilaksanakan.

3   =  Ada evaluasi tertulis, ditetapkan oleh pimpinan farmasi, sudah dilaksanakan.

4   = Ada evaluasi tertulis, ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit, sudah dilaksanakan

dan ada laporan tertulis.

5   = Ada evaluasi tertulis, ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit, sudah dilaksanakan,

ada laporan tertulis, rekomendasi dan tindak lanjut.

DO    : Evaluasi adalah proses penilaian kinerja yang terkait dengan uraian tugas

masing-masing dalam bidang pengelolaan perbekalan farmasi dan atau pelayanan kefarmasian kepada pasien.

CP    :      * D     :     Ketentuan tertulis, Prosedur evaluasi, Hasil evaluasi, Laporan,

Rekomendasi dan Tindak lanjut.

*  O    :  —

*  W  :  Pimpinan dan Staf.

Skor :

Keterangan / Catatan :

129

 

Std. 4.   FASILITAS  DAN  PERALATAN

Harus tersedia ruangan, peralatan dan fasilitas lain yang dapat mendukung administrasi, profesionalisme, dan fungsi teknik pelayanan farmasi, sehingga menjamin terselenggaranya pelayanan farmasi yang fungsional, profesional dan etis.

S.4.P.1.  Tersedianya ruang / tempat pengelolaan perbekalan farmasi dan pelayanan kefarmasian.

Skor :

0   =    Tersedia ruang / tempat yang digunakan bersama dengan unit kerja lain.

1   =    Tersedia  1-2 ruang/tempat yang memenuhi syarat

2   =    Tersedia 3-4 ruang/tempat yang memenuhi syarat

3   =    Tersedia 5 ruang/tempat yang memenuhi syarat

4   =    Tersedia   5  ruang/tempat  yang  memenuhi syarat tanpa ruang/tempat untuk

konsultasi dan informasi obat.

5   =    Tersedia  semua ruang/tempat yang memenuhi syarat.

DO   :

A.  Yang dimaksud dengan ruang / tempat  yang cukup sesuai  dengan SK
Menkes No. 1197/Menkes/SK/X/2004 adalah tersedianya:

1.  Ruang kantor/administrasi

2.  Ruang produksi

3.  Ruang Penyimpanan

4.  Ruang distribusi/Pelayanan

5.  Ruang konsultasi

6.  Ruang Informasi Obat

7.  Ruang arsip dokumen

B.  Yang dimaksud dengan ruang / tempat yang memenuhi syarat adalah
sesuai ketentuan dalam Keputusan  Menkes No. 1197/Menkes/SK/X/2004.

C.P.   :   *   D  :  Denah rumah sakit yang memperlihatkan lokasi unit kerja farmasi,

denah unit kerja farmasi dengan rincian ruang/tempat pengelolaan

Perbekalan farmasi dan pelayanan kefarmasian.

*   O  :    Unit Kerja Farmasi

*   W  :   Pimpinan dan staf unit kerja farmasi.

Skor :

Keterangan / Catatan :

130

 

S.4.P.2   Adanya fasilitas peralatan yang cukup dan memenuhi syarat untuk mendukung
kegiatan kefarmasian..

Skor :

0   =    Tidak semua fasilitas peralatan  minimal tersedia

1   =    Tersedia  1-2 kelompok peralatan yang memenuhi syarat

2   =    Tersedia  3-4 kelompok peralatan yang memenuhi syarat

3   =    Tersedia  5 kelompok peralatan yang memenuhi syarat

4   =    Tersedia  5 kelompok peralatan yang memenuhi syarat, tidak termasuk 5 dan 6

5   =     Semua fasilitas peralatan memenuhi syarat.

DO  :

A.  Yang dimaksud Peralatan minimal yang harus tersedia hádala:

a.   Peralatan untuk penyimpanan, peracikan dan pembuatan obat baik nosn steril
maupun aseptik

b.  Peralatan kantor untuk administrasi dan arsip

c.   Kepustakaan yang memadai untuk melaksanakan pelayanan informasi obat

d.  Lemari penyimpanan khusus untuk narkoba

e.   Lemari pendingian dan AC khusus untuk obat yang termolabil

f.    Penerangan, saran air, ventilasi dan sistem pembuangan limbah yang baik

g.  Alarm

B.  Yang dimaksud dengan fasilitas peralatan  untuk kegiatan kefarmasian, meliputi :

1.  Peralatan kantor

2.  Peralatan Produksi

3.  Peralatan Penyimpanan

4.  Peralatan Pendistribusian/pelayanan

5.  Peralatan Konsultasi

6.  Peralatan Ruang Informasi Obat

7.  Peralatan Ruang arsip

C.  Persyaratan fasilitas  peralatan kegiatan pengelolaan perbekalan farmasi dan
pelayanan kefarmasian sesuai dengan  SK Menkes No. 1197/Menkes/SK/X/2004.

CP   :   *   D  :  Daftar peralatan dan ketersediaanya masing-masing ruang sesuai buku
pedoman. Blanko copy resep, Kartu stok, Formulir laporan narkotika dan
psikotropika,Buku-buku kefarmasian, Kumpulan resep 3 tahun terakhir,
Hasil evaluasi dan Tindak lanjut, Buku Formularium Rumah Sakit
setempat dan Dokumentasi Pembuatan Obat (Bila ada kegiatan produksi)

*   O  : – –

*  W  : Pimpinan dan Staf

Skor :

Keterangan / Catatan :

131

 

Std.5.   KEBIJAKAN  DAN  PROSEDUR

Semua kebijakan dan prosedur  yang ada harus tertulis dan dicantumkan tanggal dikeluarkan
peraturan tersebut. Peraturan dan prosedur yang ada harus mencerminkan standar pelayanan
farmasi mutakhir, yang sesuai dengan peraturan dan tujuan pelayanan farmasi itu sendiri.

S.5. P.1.   Ada kebijakan  dan prosedur tertulis mengenai pengelolaan perbekalan farmasi.

Skor :

0  =  Tidak ada kebijakan dan prosedur tertulis.

1  =   Ada kebijakan dan prosedur tertulis untuk sebagian kecil kegiatan, ditetapkan oleh
Pimpinan RS.

2  =  Ada kebijakan dan prosedur tertulis untuk sebagian kecil kegiatan, lengkap
ditetapkan oleh Pimpinan RS.

3  =  Ada  kebijakan  dan  prosedur  tertulis untuk sebagian besar kegiatan, lengkap
ditetapkan oleh Pimpinan RS.

4  =  Ada kebijakan dan prosedur tertulis untuk semua kegiatan, lengkap ditetapkan oleh
Pimpinan RS, belum ada evaluasi dan tindak lanjut.

5  =  Ada kebijakan dan prosedur tertulis untuk semua kegiatan, lengkap ditetapkan oleh
Pimpinan RS, sudah ada evaluasi dan tindak lanjut.

DO  :

A.  Yang dimaksud Kebijakan dan prosedur pengelolaan perbekalan farmasi meliputi:

a.   Pemilihan/seleksi obat oleh Panitia Farmasi dan Terapi dengan peran aktif
apoteker.

b.  Perencanaan perbekalan farmasi mengacu pedoman perencanaan perbekalan
farmasi

c.   Pengadaan yang meliputi pembelian, produksi dan sumbangan/dropping/hibah

d.  Produksi yang merupakan kegiatan membuat, merubah bentuk, dan pengemasan
kembali

e.   Penerimaan sesuai dengan pedoman penerimaan perbekalan farmasi

f.    Penyimpanan yang merupakan kegiatan pengaturan perbekalan farmasi menurut

persyaratan yang ditentukan dan disertai sistem informasi yang selalu menjamin ketersediaan perbekalan farmasi sesuai kebutuhan

g.  Pendistribusian dengan sistem distribusi yang dirancang atas dasar kemudahan
untuk dijangkau oleh pasien sesuai dengan kondisi rumah sakit.

B.  Sebagian kecil kegiatan apabila kurang dari 50 %, sebagian besar kegiatan lebih dari

50 %; dan lengkap apabila sudah mengacu secara lengkap dari masing-masing kegiatan sesuai dengan SK Menkes No. 1197/Menkes/SK/X/2004.

CP   :   *   D   :  SOP, Catatan evaluasi dan Tindak lanjut.

*   O   :   – –

*   W  :   Pimpinan dan Staf

Skor :

Keterangan / Catatan :

132

 

S.5. P.2.  Ada  kebijakan     dan  prosedur  tertulis  mengenai  Pelayanan  Kefarmasi  Dalam

Penggunaan Obat  dan Alat Kesehatan.

Skor :

0  =  Tidak ada kebijakan dan prosedur tertulis.

1  =   Ada kebijakan dan prosedur tertulis untuk sebagian kecil kegiatan, ditetapkan oleh
Pimpinan RS.

2  =  Ada kebijakan dan prosedur tertulis untuk sebagian kecil kegiatan, lengkap
ditetapkan oleh Pimpinan RS.

3  =  Ada  kebijakan  dan  prosedur  tertulis untuk sebagian besar kegiatan, lengkap
ditetapkan oleh Pimpinan RS.

4  =  Ada kebijakan dan prosedur tertulis untuk semua kegiatan, lengkap ditetapkan oleh
Pimpinan RS, belum ada evaluasi dan tindak lanjut.

5  =  Ada kebijakan dan prosedur tertulis untuk semua kegiatan, lengkap ditetapkan oleh
Pimpinan RS, sudah ada evaluasi dan tindak lanjut.

DO  :

A.  Yang dimaksud Kebijakan dan prosedur Pelayanan Kefarmasian Dalam Penggunaan
Obat dan Alat Kesehatan  meliputi:

a.   Pengkajian Resep yang dimulai dari seleksai persyaratan administrasi, farmasi
dan klinis baik rawat jalan maupun rawat inap.

b.  Dispensing yang merupakan kegiatan pelayanan dari tahap validasi, interpretasi,
menyiapkan.meracik obat, memberikan label/etiket, penyerahan obat dengan
pemberian informasi obat yang memadai disertai sistem dokumentasi yang
dibedakan berdasarkan atas sifat sediaan.

c.   Pemantauan dan Pelaporan Efek Samping Obat

d.  Pelayanan informasi obat

e.   Konseling

f.    Pemantauan Kadar Obat Dalam Darah

g.  Ronde/Visite Pasien

h.  Pengkajian Penggunaan Obat

B.  Sebagian kecil kegiatan apabila kurang dari 50 %, sebagian besar kegiatan lebih dari

50 %; dan lengkap apabila sudah mengacu secara lengkap dari masing-masing kegiatan sesuai dengan SK Menkes No. 1197/Menkes/SK/X/2004.

CP   :    *   D  : Protap  / SOP, Laporan kegiatan kefarmasian, Catatan evaluasi dan

tindak lanjut.

*   O  :   – –

*   W  :   Pimpinan dan Staf

Skor :

Keterangan / Catatan :

133

 

Std.6.   PENGEMBANGAN STAF  DAN  PROGRAM PENDIDIKAN.

Setiap staf di Rumah Sakit harus mempunyai kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya.

S.6. P.1.  Ada program orientasi bagi pegawai baru di Instalasi / Bagian Farmasi agar dapat
memahami tugas pekerjaan dan tanggung jawabnya.

Skor :

0  =   Tidak ada program orientasi dan tidak ada kegiatan bagi pegawai baru.

1  =   Tidak ada program orientasi bagi pegawai baru, kegiatannya dilakukan secara
individual oleh pimpinan farmasi.

2  =   Ada program orientasi untuk pegawai baru,belum mengacu pada program orientasi
pegawai baru rumah sakit, kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai rencana
/program.

3  =   Ada program orientasi untuk pegawai baru, belum mengacu pada program orientasi
pegawai   baru   rumah   sakit,   kegiatan   yang   dilaksanakan   sudah   sesuai
rencana/program.

4  =   Ada program orientasi untuk pegawai baru yang mengacu pada program orientasi
pegawai   baru   rumah   sakit,   kegiatan   yang   dilaksanakan   sudah   sesuai
rencana/program.

5  =   Ada program orientasi untuk pegawai baru yang mengacu pada program orientasi
pegawai   baru   rumah   sakit,   kegiatan   yang   dilaksanakan   sudah   sesuai
rencana/program dan ada evaluasi.

DO    :        Program orientasi memuat antara lain : Organisasi rumah sakit, Kebijakan

pimpinan rumah sakit, Uraian tugas, Fungsi, Uraian pekerjaan dari semua

staf di bagian mana pegawai baru akan bertugas.

CP   :     *     D   : Program orientasi, Jadwal kegiatan, Laporan pelaksanaan kegiatan,

Catatan evaluasi.

*     O  :    —

*    W  :    Pimpinan, Staf, Pegawai baru

Skor :

Keterangan / Catatan :

134

 

S.6. P.2.  Ada program pendidikan berkelanjutan, pelatihan ataupun pertemuan ilmiah bagi
semua petugas untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan kemampuannya.

Skor  :

0   =    Tidak ada program dan kegiatan.

1   =    Tidak ada program,ada kegiatan secara individual.

2   =    Ada  program,belum  mengacu  pada  program  rumah  sakit,  kegiatan  yang

dilaksanakan tidak sesuai rencana /program.

3   =    Ada  program,  belum  mengacu  pada  program  rumah  sakit,  kegiatan  yang

dilaksanakan sudah sesuai rencana/program.

4   =    Ada  program  yang  mengacu  pada  program  rumah  sakit,  kegiatan  yang

dilaksanakan sudah sesuai rencana/program.

5   =    Ada  program  yang  mengacu  pada  program  rumah  sakit,  kegiatan  yang

dilaksanakan sudah sesuai rencana/program dan ada evaluasi.

DO  :     A. Yang dimaksud dengan program adalah program pendidikan berkelanjutan /
pelatihan / pertemuan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan
dan kemampuan bagi pegawai Instalasi Farmasi.

B.  Yang dimaksud dengan pertemuan ilmiah mencakup seminar, workshop
dan lokakarya.

CP   :   *   D   :  Program   pedidikan   dan   pelatihan,   Jadwal   Kegiatan,   Laporan
pelaksanaan kegiatan, Catatan evaluasi, Sertifikat.

*   O  :    – –

*   W  :   Pimpinan dan  Staf.

Skor :

Keterangan / Catatan :

135

 

Std.7.   EVALUASI  DAN  PENGENDALIAN  MUTU

 

Pelayanan farmasi harus mencerminkan kwalitas pelayanan kefarmasian yang bermutu tinggi, melalui cara pelayanan farmasi rumah sakit yang baik.

S.7. P.1.   Ada program / kegiatan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian yang ditetapkan
oleh pimpinan rumah sakit.

Skor :

0   =      Tidak ada program tertulis.

1   =      Tidak ada program tertulis, ada kegiatan, ditetapkan oleh pimpinan farmasi

2   =      Ada program tertulis, ada kegiatan, ditetapkan oleh pimpinan farmasi.

3   =      Ada program tertulis, ada kegiatan, ditetapkan oleh pimpinan farmasi disertai

evaluasi.

4   =      Ada program tertulis, ada kegiatan, ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit disertai

evaluasi.

5   =      Ada program tertulis, ada kegiatan, ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit disertai

evaluasi, rekomendasi dan tindak lanjut.

DO  :   Program peningkatan mutu pelayanan dilaksanakan misalnya dalam hal :

1.  Perubahan sistem distribusi rawat inap dan sistem flod stock menjadi

sistem dosis unit.

2.  Meningkatkan kecepatan pelayanan resep di Apotik.

3.  Penambahan lingkup pelayanan farmasi, misalnya salah satu bentuk
Farmasi Klinik.

Program peningkatan mutu pelayanan harus disertai kerangka acuan yang memuat :

1.  Pendahuluan

2.  Latar belakang

3.  Tujuan umum dan khusus

4.  Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

5.  Cara melaksanakan kegiatan (Metodologi)

6.  Sasaran

7.  Skedul (jadwal) pelaksanaan kegiatan

8.  Pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan

Langkah-langkah dalam aplikasi program pengendalian mutu mengacu pada SK Menkes No. 1197/Menkes/SK/X/2004

CP  :    *   D  :   Program tertulis peningkatan mutu pelayanan kefarmasian, Jadwal

Kegiatan,   Laporan   pelaksanaan   kegiatan,   Catatan   evaluasi,

rekomendasi dan tindak  lanjut.

*   O  :    – –

*   W  :   Pimpinan dan staf.

Skor :

Keterangan / Catatan :

136

 

S.7. P.2.   Tersedia data untuk digunakan sebagai dasar melakukan analisa dan  evaluasi terhadap
mutu pelayanan.

Skor  :

0   =      Tidak ada data tentang kegiatan pelayanan.

1   =      Ada data tentang kegiatan pelayanan 1 s/d 3.

2   =      Ada data tentang kegiatan pelayanan 1 s/d 6.

3   =      Ada data tentang kegiatan pelayanan 1 s/d 9.

4   =      Ada data tentang kegiatan pelayanan 1 s/d 9 dan ada evaluasi data.

5   =      Ada data tentang kegiatan pelayanan 1 s/d 9, ditambah dengan salah satu data

Pelayanan Farmasi Klinik, ada evaluasi dan tindak lanjut.

DO  :   A.   Data harus memuat minimal :

1.   Jenis dan jumlah perbekalan farmasi yang tersedia dan digunakan

2.   Jenis dan jumlah perbekalan farmasi yang direncanakan dan diadakan di
luar  prosedur rutin

3.   Jenis dan jumlah perbekalan  farmasi yang diterima, yang tidak sesuai
spesifikasinya

4.   Jenis dan jumlah perbekalan farmasi yang rusak/kadaluarsa, hilang

5.   Kesalahan dalam penyerahan /pemberian perbekalan farmasi

6.   Keluhan dari  SMF

7.   Jumlah dan jenis informasi dan edukasi yang diberikan

8.   Jumlah pasien yang dilayani dan macam obat serta biaya

9.   Jenis dan jumlah sediaan obat yang diproduksi (bila ada kegiatan produksi)

B.  Data Pelayanan Farmasi Klinik yang telah dijalankan, antara lain :

1.   Jumlah pasien dan indikasi konseling

2.   Efek samping obat dan Interaksi obat

3.   Hasil analisa efektivitas – biaya

4.   Jumlah dan hasil pemeriksaan kadar obat dalam darah

5.   Jumlah pelaksanaan pencampuran obat suntik secara aseptis

6.   Jumlah penanganan obat sitostatika

7.   Jumlah penyiapan Total Parenteral Nutrisi

8.   Macam penyakit dan pengobatannya

9.   Penggunaan obat tertentu.

DO  :    Apabila Instalasi/Bagian Farmasi tidak melakukan kegiatan produksi, data A.9

tidak termasuk dalam penilaian.

CP  :  *   D   :  Data, Catatan evaluasi, dan Tindak lanjut.

*   O  :     – –

*  W   :   Pimpinan dan Staf.

Skor :

Keterangan / Catatan :

137

 

S.7. P.3.  Instalasi / Bagian Farmasi harus menyelenggarakan pertemuan secara berkala untuk
membicarakan masalah-masalah dalam meningkatkan pelayanan farmasi.

Skor :

0  =   Tidak ada bukti tertulis adanya pertemuan.

1  =   Ada bukti tertulis, pertemuan tidak teratur.

2  =   Ada bukti tertulis, pertemuan tidak teratur, ada keputusan.

3  =  Ada bukti tertulis, pertemuan teratur, ada keputusan.

4  =  Ada bukti tertulis, pertemuan teratur ada keputusan dan rekomendasi.

5  =  Ada bukti tertulis, pertemuan teratur, ada keputusan, ada rekomendasi dan ditindak
lanjuti.

DO   :  Jadwal pertemuan berkala / teratur ditetapkan dengan Ketetapan Pimpinan
Rumah Sakit.

CP    :  *  D   :  Ketetapan pimpinan rumah sakit tentang jadwal rapat, Notulen rapat,

daftar hadir, Laporan, Rekomendasi dan Tindak lanjut.

*  O  :    —

*  W  :   Pimpinan dan staf

Skor :

Keterangan / Catatan :

*** Rev. maret 07***

138

By manyundarma

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s